Rapat Koordinasi Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020

  • 11 Oktober 2021
  • 19:30 WITA
berita_211210081041_RapatKoordinasiEvaluasiPemilihanSerentakTahun2020.jpeg

KPU Kabupaten Gianyar, senin(11/10/21). Anggota KPU mengikuti Ni Luh Putu Reika Chrisyanti dan Sekretaris KPU Gianyar I Nyoman Antara mengikuti Rapat koordinasi evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Senin (11/10).
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh anggota KPU RI Divisi Sosialisasi dan Parmas I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Deputi Teknis KPU RI  M. Eberta Wima di buka oleh anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi dan Parmas I Gede John Dharmawan.

John Darmawan dalam sambutannya menyampaikan rancangan  anggaran pemilihan serentak Tahun 2024 saat ini sudah disusun oleh KPU Kabupaten/Kota se-Bali.
Divisi Sosialisasi dan Parmas I Dewa Wiaka Raka Sandi pada kesempatan tersebut menyampaikan Berdasarkan evaluasi Pemilihan Serentak  2020 secara umum sudah berjalan dengan lancar walaupun ada dinamika yang terjadi sebagai sesuatu hal yang wajar pemilihan serebtak 2020 di tengah pandemi covid19. Hal yang menggembirakan  Kekwatiran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan yang akan menimbulkan klaster penyebaran  virus Covid19 pada waktu pencoblosan sudah dapat diantisipasi dan dihindari oleh jajaran penyelenggara pemilu.  ditambahkannya Kedepan KPU sudah mempersiapkan lebih awal dengan rancangan peraturan KPU sebanyak 19 regulasi dan 14 rancangan pemilihan, kegiatan  sosialisasi lebih awal dilakukan  melalui DP3 walaupun tidak ada anggaran namun dapat berjalan dengan lancar.


Sedangkan Biro keknis M. Eberta Wima menyampaikan setelah bertemu dengan  Komisi 2 DPR RI di Gedung Jaya Sabha Bali, regulasi penyelenggaraan pemilihan sebaiknya berdasarkan sifat ciri khas, karakter  dan  kondisi  setiap daerah. Menurut Eberta Wima  hal yang paling utama adalah penyempurnaan  SDM Penyelenggara KPU RI  serta sarana tempat bekerja yang lebih layak serta penggunaan  anggaran pemilihan harus seara akuntabel dan trasnparan. Ditambahkannya anggaran tahapan pemilu pada tahun 2022 sudah disetujui sebesar 2,4 triliun serta keberadaan program pembentukan DP3 akan dialokasikan dengan memperbanyak lokus di beberapa daerah. Terkait logistik akan dikuatkan dengan pembentukan Regulasi yang lebih jelas dan komprehensif. (En)

Komentar