KPU Gianyar Tingkatkan Pemahaman SPIP Melalui Sosialisasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

  • 28 November 2019
  • 16:40 WITA
berita_192811051142_KPUGianyarTingkatkanPemahamanSPIPMelaluiSosialisasiolehBPKPPerwakilanProvinsiBali.jpeg

Dalam rangka memperdalam pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar, dilaksanakan Sosialisasi PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pada hari Kamis, 28/11/2019 yang dihadiri oleh Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Gianyar, Sekretaris, para kasubag dan pegawai yang seluruhnya berjumlah 18 orang.

 

I Putu Agus Tirta Suguna, Ketua KPU Kabupaten Gianyar dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana implementasi pengendalian intern yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik rutin maupun kepemiluan. "Dengan sosialisasi ini agar hal-hal yang berkaitan dengan SPIP dapat menjadi perhatian atau peringatan dini bagi KPU sehingga mana yang belum berjalan baik dapat diperbaiki sehingga setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Ni Made Orsidini, Pengendali teknis pada Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat menguraikan gambaran umum SPIP sesuai PP 60 tahun 2008 serta menjelaskan bagaimana satker menyusun rencana implementasi ke depannya. Disampaikan kepada seluruh peserta bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan kegiatan pengendalian pemerintahan sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga pentingnya keandalan pelaporan Keuangan dan pengamanan asset negara atau daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kegiatan pengelolaan Keuangan Negara/daerah sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai akuntabiltas Keuangan Negara maka diperlukan alat bagi presiden untuk mengendalikan jalannya pencapaian tujuan, alat pengendali ini adalah sistem pengendalian intern pemerintah yangg ditetapkan dengan PP RI No. 60 tahun 2008, yang mempunyai 5 unsur yaitu; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian.

Para peserta terlihat sangat antusias mengikuti sosialisasi mulai dari awal hingga berakhirnya acara. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya peserta yang aktif dalam tanya jawab/diskusi terkait dengan materi SPIP. Di akhir pemaparan disampaikan agar segala kegiatan didokumentasikan dengan baik, sehingga tidak kesulitan dalam melakukan penilaian resiko dan penyusunan rencana tindak pengendalian sebagai bentuk pengendalian dan pemantauan. (kr)

Komentar