FGD Kajian Hukum PSU Pilkada Saburaijua Tahun 2020, Perlu Keawasan Semua Pihak

  • 15 Juli 2021
  • 15:10 WITA
berita_211609110911_FGDKajianHukumPSUPilkadaSaburaijuaTahun2020,PerluKeawasanSemuaPihak.jpeg

KPU Gianyar mengikuti FGD secara Daring dengan tema Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada Saburaijua Nusa Tengara Timur yang digagas oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali, Senin (12/7/2021) diikuti oleh anggota KPU seluruh divisi dan Kasubag Hukum se-Kabupaten/Kota. Sebagai pembuka, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Lidartawan menyampaikan pentingnya mengkaji beberapa isu maupun kejadian yang terjadi selama Pilkada 2020 di daerah lainnya sebagai acuan dan antisipasi dalam tahapan Pemilu maupun pemilihan di Bali dan Kabupaten/Kota khususnya. Agung Lidartawan berharap agar FGD ini menghasilkan output yang dapat berguna bagi tahapan pemilu ke depannya serta agar setiap peserta menyumbangkan pemikirannya sehingga apa yang terjadi di Saburaijua dapat dihindari demi legalitas proses demokrasi.

Seperti diketahui, putusan MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan hasil putusan memerintahkan KPU Saburaijua melaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Saburaijua Tahun 2020. Hal tersebut terkait kasus dugaan dwi kewarganegaraan salah satu calon Bupati Kabupaten Saburaijua yaitu Orient Patriot Riwu Kore belakangan menarik perhatian banyak pihak sebab Orient diketahui memiliki paspor Amerika Serikat (AS), namun juga tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki dokumen kependudukan seperti paspor dan e-KTP. Terkait hal tersebut AA Gede Raka Nakula selaku narasumber menyampaikan bahwa putusan MK Nomor 135 perlu dicermati namun bukan dalam konteks mempermasalahkan putusan MK tersebut mengingat MK dalam fungsinya adalah sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (rechctsvinding) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan subtantive (materiil) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan, khususnya dalam kasus Pilkada Saburaijua.

Sejumlah masukan dari peserta disampaikan sebagai bahan kajian sekaligus sebagai potensi resiko dalam tahapan Pemilu dan pemilihan, dimana dalam pelaksanaannya seberapa cermatnya penyelenggara dalam melaksanakan tupoksinya namun sejumlah permasalahan dapat saja muncul terlebih lagi apabila persoalan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari kasus Pilkada Saburaijua sejumlah poin penting dapat kita petik antara lain perlunya keawasan tidak ahnya bagi penyelenggara pemilu namun juga bagi pencipta undang-undang maupun peraturan sehingga tidak terjadi multitasfsir dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran, menghindari kerugian negara serta menjaga legalitas penegakan demokrasi di Indonesia. (kr)

Komentar