Baca Berita

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR SIAP TEKEN NPHD

Oleh : | 12 Juni 2017 | Dibaca : 252 Pengunjung

Bertempat di ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar hari Senin, 12 Juni 2017, dilakukan rapat koordinasi pembahasan final anggaran pilkada dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2018. Rapat dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayastra, S.St.Par.MAP., yang didampingi oleh Asisten  Administrasi Umum, Asisten Administrasi pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Kesbangpol, Kepala Bagian Tata pemerintahan, Kepala BAPPEDA Kabupaten Gianyar, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipill Gianyar. Selain itu, peserta yang hadir yaitu Ketua Bawaslu Propinsi Bali , I Ketut Rudia, SE., , Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi,  serta Ketua, anggota, sekretaris danjajaran staf KPU Gianyar,

Rapat dibuka oleh Ketua KPU Gianyar, AA Gede Putra dengan penyampaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Gianyar yang didukung oleh Kesbangpol Gianyar dalam rangka sosialisasi pilkad 2018, antara lain sosialisasi ke kecamatan se-Kabupaten Gianyar, serta pendampingan perekaman KTP Elektronik yang dilakukan oleh Disdukcapil Gianyar ke masing-masing kecamatan.

Sementara itu Ketua Bawaslu menurut I Ketut Rudia menyampaikan sejumlah hal sehubungan dengan belum teranggarkannya anggaran pengawasan untuk Panwaslu di Kabupaten Gianyar. Untuk diketahui, saat ini Bawaslu sudah membentuk tim seleksi untuk pembentukan panwaslu di masing-masing kabupaten. Sehingga menurut I Ketut Rudia anggaran untuk kegiatan pengawasan bagi Panwaslu di Kabupaten Gianyar harus segera terakomodir. Senada dengan Ketut Rudia, Ketua KPU Propinsi Bali, Dewa Raka Sandi menyampaikan bahwa launching Pilkada 2018 serentak akan digelar tanggal 14 Juni 2017 sehingga penandatanganan NPHD dan kesiapan anggaran pengawasan harus segera dilakukan, agar tidak mempengaruhi tahapan. Tahapan ini akan beririsan dengan pemilu presiden, pemilu legislatif, dimana bulan Oktober dilakukan pembentukan badan adhoc, dan pendaftaran peserta pemilu. Namun Dewa Raka sandi merasa optimis dengan koordinasi yang intensif seperti ini, maka semua akan dapat terakomodasi.

Menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu mengenai kesiapan penganggaran pengawasan bagi Panwaslu kabupaten Gianyar, Wakil Bupati Gianyar, memastikan bahwa anggaran pengawasan diakomodir sebelum anggaran perubahan, yakni di bulan Agustus, sehingga Panwaslu yang nantinya sudah terbentuk dapat melaksanakan tugasnya. Sedangkan untuk penandatanganan NPHD, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan segala hal untuk mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada 2018 serta memerintahkan kepada jajarannya untuk berkoordinasi dengan KPU Gianyar merampungkan draft NPHD sehingga bisa ditandatangani segera. Di hadapan peserta dan wartawan Wakil Bupati Gianyar menyampaikan bahwa penandtanganan NPHD paling lambat dilakukan pada Jumat 16 Juni 2017. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah kabupaten Gianyar dalam memikul tanggung jawab pelaksanaan pilkada sesuai perintah undang-undang.

Bawaslu mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah Gianyar dalam memberikan dukungan anggaran,fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan sesuai dengan data kebutuhan yang sudah disampaikan ke Pemerintah provinsi Bali. Saat ini, tim seleksi pembentukan panwaslu di kabupaten sudah terbentuk dan diumumkan di media cetak dan website Bawaslu. (Kr)


Oleh : | 12 Juni 2017 | Dibaca : 252 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



Hubungi Kami


Skype Me™!
Skype Me™!
Jajak Pendapat
Bagaimana Penilaian Anda Terhadap Website Resmi KPUD Gianyar?
Facebook
Twitter