Penyelenggara Pemilu Wajib Perdalam Regulasi Keterbukaan Informasi Guna Cegah Sengketa

  • 22 Oktober 2021
  • 15:25 WITA
berita_212210031004_PenyelenggaraPemiluWajibPerdalamRegulasiKeterbukaanInformasiGunaCegahSengketa.jpeg

KPU Kabupaten Gianyar mengikuti Forum Diskusi Kita Bicara Pemilu dengan tema  Informasi Publikasi dalam Antisipasi Sengketa, Jumat (21/10)  secara daring. Kegiatan yang rutin  dilaksanakan setiap minggu tersebut digagas oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali demi menambah wawasan hukum penyelenggara Pemilu sebagai  persiapan menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Acara yang dibuka oleh Plh. Ketua KPU Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya dihadiri oleh Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi,  Bawaslu KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali, LO Partai Politik serta Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Kasubbag Hukum KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali.

Turut hadir memberikan pengarahan yaitu Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang menyampaikan pentingnya bagi penyelenggara pemilu membekali diri dengan pendalaman kebijakan, aturan instansi terkait lainnya  tentang mekanisme dan prosedur penyampaian informasi kepada publik. Hal ini juga serta merta sebagai langkah mitigasi potensi sengketa dari data hasil pemilu, produk hukum maupun informasi yang dipublikasikan.

Dalam diskusi kali ini dihadirkan tiga narasumber sekaligus yaitu Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Anak Agung Gede Raka Nakula yang membawakan materi terkait Informasi Publik di Lingkungan KPU dengan berpedoman pada PKPU no.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU, Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia dengan materi terkait Kepastian Hukum Pelayanan Informasi Publik, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali, Koordinator bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Ni Luh Candrawati Sari dengan materi terkait Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan. Menurut Candrawati Sari, sesuai dengan PERKI 1 tahun 2019 penyelenggara Pemilu wajib memberi layanan informasi secara mudah, cepat, mengumumkan dan menyediakan informasi yang tepat dan tidak menyesatkan. (Kr)

Komentar