BPHN Kementrian Hukum dan HAM RI Apresiasi Layanan JDIH KPU Dalam Mendukung Penataan Regulasi

  • 25 Mei 2021
  • 14:05 WITA
berita_212805030502_BPHNKementrianHukumdanHAMRIApresiasiLayananJDIHKPUDalamMendukungPenataanRegulasi.jpg

Pengelolaan JDIH merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Demikian salah satu poin yang disampaikan oleh Kabag Perundang- undangan Biro Hukum Pemprov Bali, Luh Gede Ariani Koriawan dalam video conference  melalui Zoom Meeting pada hari Selasa, (25/5/2021).

Acara yang digagas oleh Sekretariat Pemprov Bali tersebut menghadirkan pula narasumber pusat yaitu Yasmon, selaku Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan informasi Hukum Nasional dari BPHN Kementrian Hukum dan HAM RI, Diskominfo Provinsi Bali, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.

Yasmon mengungkapkan pentingnya peranan JDIH dalam mendukung penataan regulasi. Seiring perkembangan jaman, kini basis pengelolaan produk hukum tidak lagi pada dokumen fisik melainkan berbasis digital sehingga masyarakat yang ingin memperoleh dokumen produk hukum dapat mengaksesnya dengan cepat dan mudah. Yasmon juga mengapresiasi langkah KPU RI bersama jajarannya yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pengelolaan jdih yang terintegrasi dengan JDIHN sehingga memperoleh penghargaan terbaik dalam Pengelolaan JDIH kategori Lembaga Non Struktural. Prestasi serupa juga diraih Pemprov Bali sehingga pihaknya senantiasa menjadikan keberhasilan ini sebagi pemacu semangat bagi daerah maupun lembaga lain untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kompetensi pengelolaan JDIH.

Acara ini dihadiri oleh KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten/Kota se- Bali, Sekretariat Daerah dan DPRD Provinsi, Sekretariat Daerah Dan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Kominfo dan Dinas Kearsipan Kabupaten / kota se-Bali serta unsur Perguruan Tinggi.(kr)

 

Komentar